Magetan– Magetannews.com – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit serta gencarnya seruan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan justru menambah daftar kendaraan dinas baru bernilai miliaran rupiah. Kebijakan ini sontak memicu kritik publik karena dinilai tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran.
Berdasarkan informasi yang beredar, Pemkab Magetan melakukan pengadaan Toyota Innova Zenix Hybrid 2000 CC untuk Bupati serta Mitsubishi Pajero untuk Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, dan Kejaksaan. Harga per unit mobil dinas tersebut mencapai Rp533 juta hingga Rp600 juta. Bahkan, Wakil Bupati disebut mendapatkan kendaraan dengan nilai tertinggi.
Kepala Bagian Umum Setdakab Magetan, Dicong Maleleh, membenarkan bahwa pengadaan kendaraan telah sesuai persetujuan Bupati. Ia juga mengungkapkan bahwa permintaan Kapolres terkait warna mobil langsung dipenuhi. Tidak hanya itu, Pemkab Magetan bahkan sudah mengusulkan tambahan mobil baru untuk Bupati melalui Perubahan Anggaran (PAK) berupa kendaraan jenis Hyundai.
Namun kebijakan ini menimbulkan gelombang kritik. Ketua Forum Rumah Keterbukaan Informasi dan Transparansi Anggaran (Forum Rumah Kita), Agus Pujiono, menyebut keputusan itu sebagai bentuk ketidak pekaan terhadap situasi yang ada di masyarakat”, meski tidak melanggar aturan hukum.
“APBD Magetan tahun 2025 mencapai Rp1,98 triliun dengan PAD hanya Rp700 miliar. Hingga semester pertama, realisasi PAD baru Rp187 miliar, cukup untuk 35–40 persen operasional. Lalu rakyat disuguhi mobil mewah pejabat, sementara kebutuhan dasar seperti jalan mulus masih jadi keluhan,” tegas Agus, Selasa (19/8/2025).
Kritik publik makin menguat karena pengadaan mobil dinas dilakukan di tengah sorotan lambatnya pembangunan, rendahnya serapan anggaran, serta maraknya perjalanan dinas DPRD yang dipandang tidak memberi manfaat nyata.
Di satu sisi, pemerintah gencar menggaungkan efisiensi. Namun di sisi lain, deretan mobil mewah kini terparkir di garasi pejabat Magetan. Pertanyaan besar pun muncul: apakah uang rakyat benar-benar diprioritaskan untuk pembangunan dan pelayanan, atau sekadar untuk kenyamanan elite daerah?
